KEKUATAN MEMAKNAI SWASEMBADA DAGING NASIONAL DENGAN KEDAULATAN PANGAN

Tahun 2014 menjadi tahun penting bagi sebagian masyarakat yang hidup mengikuti arus industri peternakan. Hajatan besar swasembada daging sapi nasional tinggal menghitung bulan dan hari. Mulai dari pemerintah, peternak, hingga civitas akademika berbondong-bondong untuk mensukeskan hajatan besar tersebut. Namun, dalam pelaksanaanya masih saja di negeri ini ada orang-orang yang tidak berkomitmen dengan visi awal mereka, dalam lingkup ini terpenuhinya kebutuhan daging lewat peternakan sapi potong nasional.

Dilirik lewat tata bahasa, swasembada artinya adalah kemampuan negara dalam menjamin terwujudnya kemandirian pangan yang dihasilkan dari produksi dalam negeri yang termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dengan begitu, jelaslah pemenuhan kebutuhan harus tercapai. Dalam perhelatanya yang ke-3 kalinya, setelah sebelumnya dihelat pada tahun 2005 dan 2009. Pengulangan yang ke-3 kalinya, berarti pemerintah pun sadar akan urgensi ketahanan pangan nasional protein hewani. Sialnya, pada tahun ini pun niat baik tersebut tidak dibarengi dengan sinergi antar pihak-pihak terkait. Anehnya, kenapa hal tersebut tetaplah terjadi pada ranah peternakan ?, apakah ini karena ranah politik telah masuk mendistorsi ranah peternakan ?, entahlah bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Contoh konkret yang kini sedang ramai dan tak kunjung usai adalah kasus pengadaan kuota impor daging sapi yang sekarang telah masuk ke ranah persidangan. Digadang, kasus ini menyangkut ke ranah politik salah satu partai, sungguh ironi mereka mempermainkan program yang jika dijalankan dengan serius akan bisa terealisasi.

Jika kita melihat potensi dari alam Indonesia yang agraris, maka sangatlah mendukung dalam rangka pengembangan peternakan yang maju. Industri peternakan nasional yang sedikit banyak bergantung pada kekuatan impor dan teknologi luar negeri, mengakibatkan kegoyahan kedaulatan pangan protein hewani (daging sapi) nasional. Tugas segenap insan peternakan dalam memajukan industri peternakan tanah air. Dalam konteks ini, swasembada yang berisi pemenuhan kebutuhan tentunya harus juga didukung dari berbagai sektor. Sektor pertanian, perdagangan, dan keuangan mungkin menjadi ranah yang paling dekat dengan swasembada daging sapi 2014. Penanaman nilai-nilai swasembada sebagai langkah kedaulatan pangan nasional secara menyeluruh diharapkan dapat memotovasi para tenaga-tenaga potensial untuk masuk melingkupi ranag peternakan yang sungguhlah potensial dikembangkan.

Dalam sektor keuangan misalnya, pemberian modal yang menjadi salah satu kendala dalam industri peternakan tradisional, harus digenjot lewat regulasi yang menguntungkan peternak. Tidak dapat dipungkiri, petani ternak kecil di desa masih menjadi tulang punggung perdagingan nasional. Kekayaan justru mengalir ke mafia-mafia peternakan, mulai dari RPH, distibutor, hingga pemasaran. Harga yang diatur dalam regulasi serta fungsi pengontrolan harus diberlakukan agar peternak tradisional juga mendapat kepuasan terhadap apa yang telah ia usahakan.

Dalam sektor perdagangan dan industri. Tentunya peternak juga harus menilik pasar dalam mengembangkan peternakanya. Dengan pasar yang terbuka, tentunya semakin membuat peternak bergairah dalam berusaha. Karena banyak mereka yang masih berfikiran bahwa peternakan adalah sambilan, bukan pokok. Jika banyak dari mereka yang masih berpikiran bahwa peternakan adalah komoditi yang menjanjikan, target swasembada dengan rasa kedaulatan yang tumbuh dari kesadaran si peternak adalah hasil yang memuaskan.

Terakhir, sektor pertanian yang membawahi sektor peternakan secara fungsional di kepemerintahan. Merupakan titik sentral regulasi dan aksi nyata dalam pemenuhan daging sapi nasional. Swasembada dalam konteks pemenuhan kebutuhan, seharusnya tidak dengan jor-joran importasi daging sapi, dan itu harus dimaknai secara benar. Karena, kalau sampai itu terjadi, alhasil makna sesungguhnya dari swasembada berati nol belaka. Pemerintah lewat tangan kementerian pertanian harus jeli dalam melihat segala bentuk kecurangan dalam praktek perdagingan nasional, lebih baik lagi jika bisa sampai perhatian ke petani sebagai dasar kekuatan. Dalam data PSPK ( Pendataan  Sapi  Potong, Perah dan Kerbau ) tahun 2011, yang dilaksanakan oleh BPS mencapai 14,8 juta ekor sapi potong, 597,1 ribu ekor sapi perah, dan kerbau 1,3 juta ekor. Hasil yang fantastis mengingat “Cetak Biru PSDS 2014” dengan target pemenuhan 14,2 juta ekor sapi potong nasional. Dengan hasil yang demikian, seharusnya Indonesia telah bisa melakukan swasembada dalam konteks PSDS 2014 yang sebenarnya masih jauh dari rerata konsumsi daging sapi di ASEAN jika dibandingkan negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Sekali lagi, fungsi kontrol sangat diperlukan dalam perbaikan industri peternakan tanah air. Tentunya, kita sebagai Indonesia juga tidak ingin hanya sebagian masyarakat saja yang dapat menikmati nikmatnya mengkonsumsi daging yang mengandung protein tinggi. Berkaitan dengan konsumsi maka ada faktor harga disana. Salah satu  pekerjaan rumah bagi pemerintah yang kini masih belum terselesaikan adalah pengkondisian harga daging sapi yang masih tinggi di pasaran. Kembali lagi, jika fungsi kontrol tersebut dijalankan dengan baik lewat pengawasan mulai dari rantai distribusi hingga penentuan harga di pasaran, maka harga yang relatif bisa dijangkau oleh masyarakat konsumen bisa tercapai. Sebagai contoh, harga perkilogram daging sapi di negara-negara lain hanya berkisar antara Rp. 50.000 – Rp. 60.000. Karena, walaupun harga yang kini tinggi di pasaran juga tidaklah menguntungkan bagi si peternak. Justru mereka yang tidak menikmati bau-nya kandang meraup untung. Pengawasan dan perbaikan kembali dalam ditekankan, konten nya mekanisme distribusi dan percepatan swasembada produk nasional. Bila mengarah ke percepatan, salah satu pembaharuan adalah pengadaan bibit sapi potong oleh pemerintah yang hingga hari ini belum tersentuh. Hasil kajian oleh ahli dari sektor pendidikan, bahwa 85 % kebutuhan nasional dapat tercapai oleh peternak nasional. Tentunya, hal ini bagus dan semoga benar. Sisanya, berarti kita masih harus impor, dan kebanyakan ternyata adalah sapi bakalan yang bisa dilihat dari target pemerintah di tahun 2013, setara 48.000 ton daging dari target importasi 15 % yaitu 80.000 ton.

Sebagai penutup, komitmen dalam pencapaian target swasembada daging sapi yang dilandasi rasa memiliki untuk kedaulatan pangan Indonesia bukanlah hal yang sulit jika berbagai pihak yang terkait dapat bersinergi dalam perjalananya. Tanpa adanya sinergi dari pihak-pihak terkait, mustahil kedaulatan pangan nasional (daging sapi) bisa tercapai. Jika kita bisa bersatu maka hal sesulit apapun bisa terlewat. Kita pasti bisa, karena kita adalah Indonesia. (Iqbal/Unsoed)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s